LUBUKLINGGAU – Menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program strategis nasional, jajaran Polres Lubuk Linggau bersama instansi terkait mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Rapat daring yang dipimpin langsung oleh Asisten SDM Kapolri dari Mabes Polri ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa (22/7/2025) pagi.

Bertempat di ruang rapat utama Mapolres Lubuk Linggau, kegiatan ini menunjukkan sinergi lintas sektoral yang kuat di tingkat daerah. Jajaran Polres Lubuk Linggau tidak hadir sendiri, melainkan turut mengundang dan duduk bersama perwakilan dari Perum Bulog, Dinas Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuk Linggau.

Program Ketahanan Pangan ini merupakan inisiatif Mabes Polri untuk turut serta menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Peran Polri, khususnya melalui Bhabinkamtibmas di tingkat desa, adalah membantu melakukan pendataan, monitoring, serta menjadi jembatan komunikasi antara petani dan dinas terkait untuk mengantisipasi potensi gagal panen atau kelangkaan pangan yang dapat memicu gejolak sosial.

Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Adithia Bagus Arjunadi, yang memimpin langsung jalannya rapat di tingkat kota, menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan program.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam isu ketahanan pangan. Hari ini, kami sengaja mengundang rekan-rekan dari Bulog, Dinas Pertanian, dan BPS untuk mengikuti Anev ini bersama-sama," ujar Kapolres. "Tujuannya agar data yang kami laporkan ke pusat sinkron dan setiap permasalahan di lapangan bisa langsung kita diskusikan solusinya secara terpadu di tingkat kota. Sinergi ini adalah kunci untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Lubuk Linggau."

Rapat evaluasi tersebut membahas berbagai capaian dan tantangan, mulai dari progres program pendampingan petani oleh Bhabinkamtibmas, data ketersediaan stok beras yang dilaporkan oleh Bulog, hingga data statistik pertanian dari BPS.

Kehadiran bersama dalam satu ruangan ini memungkinkan para pimpinan instansi untuk menyamakan data dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan secara lebih cepat dan efektif. Ini adalah wujud nyata dari peran modern Polri yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif sebagai katalisator dalam program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.